nusakini.com--Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP mencanangkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pencanangan dilakukan pada Senin (28/5). 

Saat memberikan pengarahan, Sekda Sri Puryono meminta kepada ASN di lingkungan DPMPTSP untuk terus meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. Sehingga, bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan prima yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat. 

“Kedisiplinan kita perlu dijaga benar. Tanpa disiplin dan kerja keras, kita tidak bisa sukses. Itu kata kuncinya,” katanya. 

Sekda juga meminta implementasi WBK lebih diutamakan pada pelayanan perizinan kepada masyarakat mengingat selama ini sektor perizinan selalu menjadi persoalan. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah itu mewanti-wanti agar ASN tidak mempermainkan perizinan sehingga terjadi tindak pidana korupsi. 

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• DWP Jateng pun Ambil Peran Turunkan Stunting
• Produk UMKM Blora Tampil di Balai Sidang Jakarta Convention Center
• Genjot Penurunan Stunting, Ganjar Berburu Baduta dan Ibu Hamil Risiko Tinggi di Brebes

“Saya minta WBK ini diimplementasikan dengan baik, utamanya dalam perizinan. Jangan sampai perizinan menjadi persoalan, perizinan ini dipermainkan karena beberapa persoalan yang menyangkut ASN di bidang pelayanan PTSP adalah di bidang perizinan,” ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut Sekda juga mengucapkan selamat kepada DPMPTSP atas prestasinya masuk dalam nominasi lima besar nasional kinerja PTSP, di samping Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Riau. Pada 22 Mei lalu telah dilakukan uji petik terhadap paparan untuk menentukan peringkat lima besar nasional kinerja PTSP. 

Prestasi tersebut diharapkan menjadi pemicu dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan PTSP dengan membuat lebih banyak inovasi untuk mempermudah masuknya investasi ke Jawa Tengah. Sehingga pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan. (p/ab)